Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Efendi Buhing dan warisan nelangsa warga adat.

Effendi Buhing Viral ditangkap


effendi buhing



Ini bukan kisah pertama tindakan represif oleh kepolisian atau militer terhadap warga adat. Dilokasi lain, infrastruktur menjadi alasan urgen mengapa warga adat dianggap penghalang sistem yang dianut negara. Dan Efendi Buhing adalah korban kesekian yang menolak pembangunan atas nama hak asasi manusia. 
 
Baca di portal detik news  

Sebelum menggugat penguasaha atau perusahaan digdaya yang menggusur tanah adat dan berupaya meraup untung besar dari apa yang dimiliki dan dilindungi oleh warga adat, mungkin faktor pendukung dari bertahannya penggusuran adalah penggunaan aparat untuk melancarkan rancangan penguasaan lahan yang dicaplok oleh pengusaha.
 
Karena pihak pengusaha lebih mudah melakukan tindakan represif jika dimediai oleh aparat kepolisian. Sebagai wujud langgengnya kekerasan dalam dunia kapitalisme. Aparat dalam lisensinya dilegalkan melakukan eskalasi kekerasan, intimidasi, bahkan teror jika target sasaran telah dianggap bagian dari tugas atau merupakan intervensi.

Rivanlee Anandar seorang peneliti dari lembaga kontraS menyampaikan temuannya bahwa data Juni 2018 hingga Mei 2019 kasus penyiksaan didominasi oleh kepolisian terhadap warga sipil. Hal ini mungkin alasan mengapa trauma panjang warga adat ke anak cucu makin berat, karena tindakan represif justru dilakukan oleh Aparat Negara yang notabene adalah idola anak - anak Indonesia. Rasanya terlalu dangkal menyimpulkan tindakan aparat ini tapi Rivanlee menguatkan data dari lembaganya bahwa 72 kasus penyiksaan, 52 diantaranya dilakukan oleh polisi, lalu  7 kasus dilakukan oleh TNI, dan 8 Lainnya oleh sipir dipenjara melalui penelusurannya yang valid. 
 
Lalu, bagaimana mungkin kasus kekerasan ini bisa ditekan jika yang digunakan untuk melakukan tindakan represif mengamankan warga adat justru dari pihak pemerintahan. Apakah warga adat tidak dapat dilindungi oleh negara? Atau justru tidak menjafi bagian warga khusus seperti daerah istimewa lainnya. 
 
Sebenarnya kasus efendi buhing ataupun warga adat Kanipan ini bukan hal tabu lagi, melainkan sudah ada sejak jaman orde baru. Masa dimana infrastruktur melucuti berbagai warga adat dan mengubah stigma lokalitas budaya sebagai daerah operasi milisi saat melakukan pembangkangan. Lalu mereka akan memprovokasi warga luar dan warga adat agar saling menekan sehingga proses pembabatan lokasi yang diupayakan pengusaha terjadi tanpa harus mengunjungi lokasi. Strategi mediator yang telah lama makan korban dan menenggelamkan kampung halaman ini juga yang menjadi cikal bakal banyak warga adat yang kehilangan tanahnya dan justru disiksa tanpa pengadilan.
 
Kasus kanipan ataupun lahan adat lainnya adalah kriminalitas terhadap masyarakat, membuka topeng wajah perampasan wilayah adat dan perusakan lingkungan oleh pihak swasta.
 
Dalam aksi May Day, Sekertaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA ) Dewi Sartika,  menyampaikan kekecewaannya atas pengusaha-pengusaha kaya yang selama ini diistemawakan dan dimanjakan oleh pemerintah dengan segenap regulasi dan dana untuk bantuan masalah ekonomi terutama dimasa pandemi. Sebelumnya dia sampaikan pula bahwa dimasa pandemi petani dan buruh sangat rentan. Tentu dampak itu seharusnya bisa diatasi bersama, apalagi pihak pengusaha. 
 
Bahkan menurutnya, pemerintah harus mendesak agar menghentikan perampasan tanah rakyat oleh negara dan pemodal, mengembalikan fungsi sosial atas tanah, memulihkan dan memengutamakan desa, kampung-kampung adat dan pesisir. Dan dengan segera melaksnakan reforma agraria secara penuh dan konsekuen sesuai mandat UUD 1945 dan UUPA 1960.
 
Proyek yang menggunakan lahan dari warga adat adalah kasus HAM yang sering mengubah posisi korban penyiksaan dan perampasan lahan justru sebagai pelaku dengan berbagai strategi dan UU pasal karet.
 
Bahkan pada RUU-Pertanahan pada pasal 91. Pada draf 9 September 2019, "Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau penegak hukum yang melaksanakan tugas pada suatu bidang miliknya atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta."
Lalu pada pasal 95, " Setiap orang atau kelompok yang menyebabkan sengketa lahan akan dipidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal 15 milliar rupiah." Tentu pasal ini bisa saja digunakan pihak pengusaha pada warga adat kelak jika akhirnya sah.
 
Dalam data KPA tahun 2015-2018, sebagai negara agraris sepanjang tiga tahun tersebut terdapat 41 orang petani tewas, 546 orang dianiaya, 51 orang tertembak, dan 940 orang petani dikriminalisasi. Tentu data ini mengoyak hati masyarakat luar yang ikut menyaksikan bagaimana tindakan represif pihak Kepolisian terhadap warga adat yang tidak hanya memperjuangkan sebidang tanah tapi nilai-nilai yang dikandung. Itulah kenapa warga adat jauh lebih solid dalam mempertahankan lahannya meski dianggap terbelakang daripada hidup nelangsa diperkotaan menambah kuota pengangguran. 
 
Padahal dalam perjanjiannya ditahun 2017, untuk sertifikat tanah gratis sedang berjalan. Dan dari pernyataan Sofyan Djalil bahwa tahun ini mencapai 10 sampai 11 juta sertfikat. Namun kejadian represif dari pihak Kepolisian terhadap warga adat untuk dilepaskan ke pengusaha adalah satu bukti perlawanan diagonal, antara masyarakat ke masyarakat dan ke penguasa.
 
Mereka lebih memilih berjuang mati-matian karena kehidupan dan kerja kerasnya dirampas, dengan alasan besar untuk keturunannya. Perjuangan keras warga adat tidak hanya mengingatkan semua orang untuk menjaga leluhur dan norma sosial-budaya, tapi lebih jauh pada pembahasan perampasan, kekerasan, pengeroyokan, penipuan, yang bisa saja menimpa anda tapi pihak yang harusnya didatangi melindungi justru menyergap anda sebagai pelaku. Selain menyiksa fisik, mereka akan menyiksa psikis siapapun tanpa memikirkan Amdal, dan dampak negatif lainnya. 

Posting Komentar untuk "Efendi Buhing dan warisan nelangsa warga adat."

Berlangganan via Email